JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka mencegah dampak buruk pandemi virus corona (Covid-19). Meski begitu, program ini mempunyai konsekuensi besar karena ada perubahan dalam postur anggaran negara.
"Terkait perubahan postur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2020 saya mendapatkan laporan bahwa berbagai perkembangan dalam penanganan Covid-19 dan berbagai langkah strategis pemulihan ekonomi nasional membawa konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada defisit APBN," kata Presiden Jokowi, Rabu (3/6/2020).
Karena itu, Kepala Negara meminta agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengalkulasi secara matang, detail, dan transparan program PEN.
Jokowi mengingatkan, langkah kalkulasi secara cermat, detail, dan transparan. Hal ini untuk menghindari berbagai risiko fiskal sehingga pengelolaan APBN lebih kredibel berjalan optimal.
"Saya minta Kemenko Ekonomi, Kemenkeu, Bappenas, melakukan kalkulasi lebih detail, lebih matang terhadap berbagai risiko fiskal kita kedepan. Saya sampaikan sekali lagi saya tekankan lagi agar perubahan postur APBN betul-betul dilakukan secara hati-hati transparan dan akuntabel agar APBN 2020 bisa dijaga, bisa dipercaya dan tetap kredibel," ucapnya.