JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri di kabinet untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan transparan. Jokowi secara resmi juga menetapkan program tersebut di tengah pandemi Covid-19.
"Saya ingatkan agar pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah risiko terjadinya moral hazard. Ini penting sekali," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas virtual, Rabu (3/6/2020).
Oleh karena itu, Jokowi juga meminta kepada Jaksa Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk medampingi sejak awal.
"Oleh karena itu saya minta Jaksa Agung, BPKP, pada LKPP dari awal sudah melakukan pendampingan dan jika diperlukan, KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan. Ini penting," kata dia.
Jokowi mengatakan, program PEN ini akan memberikan manfaat nyata kepada pelaku usaha, terutama untuk sektor padat karya agar mampu terus beroperasi dan mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masif dan mampu mempertahankan daya beli para pekerjanya.
"Sektor industri padat kerja perlu menjadi perhatian, hati-hati, sekali lagi untuk industri padat karya karena sektor ini menampung tenaga kerja yang sangat banyak. Guncangan pada sektor ini akan berdampak pada para pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya," ucap Jokowi.