Ia melanjutkan, sebenarnya dana yang dimiliki pemerintah saat ini hanya cukup untuk membiayai kurang dari 30 persen pembangunan di Indonesia. Karena itu pemerintah kini mencari berbagai cara untuk dapat tetap melakukan pembangunan dengan menggunakan dana pemerintah seminimal mungkin.
"Kami sudah membuat pendanaan-pendanaan lain diluar APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), misalnya Blended Finance, yaitu dengan melibatkan penggunaan pembiayaan pembangunan dari sumber publik atau filantropi untuk mendukung pembangunan. Saya presentasikan hal ini di Davos pada acara World Economic Forum dan mereka mengacungkan jempol karena indonesia dinilai kreatif dalam mencari sumber pendanaan," ucapnya.
Menurutnya masih ada yang bisa dijadikan sumber potensi ekonomi Indonesia, yaitu luasnya laut dan panjang garis pantai yang dimiliki Indonesia. Panjang garis pantai yang mencapai 99.093 kilometer dan potensi ekonominya yang bisa mencapai 1,2 triliun dolar Amerika Serikat (AS) per tahun belum dimanfaatkan secara maksimal.
"Banyak yang bisa digarap, mulai dari sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan dan bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut dan industri jasa maritim. Setelah sekian lama diabaikan, kebijakan poros maritim dunia diharapkan mampu menjadi momentum kebangkitan ekonomi maritim Indonesia di masa depan,” ujarnya.
Hal tersebut bisa menjadi modal yang cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi maupun industri di dalam negeri agar Indonesia tidak lagi impor garam industri pada tahun 2020. Sebab, saat ini pemerintah telah menyiapkan 30 ribu hektar lahan ladang garam di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Nanti kita pakai teknologi yang lebih baik sehingga produksinya bisa lebih bagus, dengan kadar garam mencapai 98 persen," kata dia.