Hingga 2024, Sri Mulyani memperkirakan belanja perluasan akses internet ini membutuhkan Rp16 triliun hingga Rp17 triliun. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan koneksi internet di 9.113 desa di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Pemerintah menargetkan 93.900 sekolah dan pesantren bisa masuk jaringan internet. Selain itu, 3.700 puskesmas yang belum terkoneksi internet bisa terkoneksi, serta 6.000 polsek dan koramil serta 47.900 desa dan kecamatan terlayani internet.
"Itu inti dari transformasi berkeadilan, yaitu transformasi digital apabila belanja di bidang infrastruktur untuk konektivitas digital bisa dibangun. Itu butuh anggaran belanja sangat besar, baik belanja melalui K/L hingga transfer ke daerah," tuturnya.