Anggota DPRD Kepri dari Fraksi PKS, Suryani, menyambut baik upaya Kemenhub memperbaiki pelabuhan tersebut. Namun, ia menyarankan perbaikan pelabuhan juga harus diiringi dengan perencanaan dalam pemanfaatan fasilitas tersebut.
Dia mengharapkan adanya perencanaan yang matang untuk memperbaiki pelabuhan yang sudah lama dibangun itu.
"Uang rakyat yang dikeluarkan untuk memperbaiki pelabuhan itu harus berdampak positif bagi masyarakat dan daerah," katanya.
Sampai sekarang, lanjut Suryani, belum diketahui secara pasti siapa yang akan mengelola pelabuhan itu. Dia berharap pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan pelabuhan itu kepada badan usaha yang dibentuk Pemprov Kepri sehingga menambah pendapatan daerah.
"Kami berharap, pelabuhan ini dapat beroperasi menjadi pelabuhan berskala internasional yang dikelola PT Pelabuhan Kepri (BUMD Kepri)," katanya.
Pembangunan sarana dan prasarana Pelabuhan Dompak masuk dalam APBNP 2015 sebesar Rp9.242.350.000. Namun, pelaksanaan pembangunan tak kunjung selesai dan terkesan dibiarkan begitu saja tanpa dirawat. Bahkan, dari hasil audit BPK ditemukan kerugian negara senilai Rp5.054.740.904.
Kasus korupsi Pelabuhan Dompak menyeret tiga orang, yakni Hariyadi dan Berto Riawan yang telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang masing-masing selama 6,5 dan 6 tahun penjara, sedangkan Abdurrohim divonis 8 tahun penjara.