JAKARTA, iNews.id - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga merespons usulan Ahok tentang pembubaran Kementerian BUMN dan diganti menjadi superholding. Gagasan Ahok dinilai harus dipikirkan matang-matang sebelum dieksekusi.
"Jadi kita uji dulu ini semua. Kita jangan buru-buru mau superholding. Itu ide besar memang, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif enggak? Sekarang ini kan masih sendiri-sendiri ini, masih jauh dari pemikiran superholding, jauh sekali," kata Arya, Rabu, (16/9/2020).
Dia menilai, sebelum membentuk superholding, rantai pasok (supply-chain) antar-BUMN harus berjalan dengan baik terlebih dahulu. Ide superholding juga sebenarnya sudah dicanangkan Kementerian BUMN sejak lama.
Namun, saat ini, rantai pasok antar-BUMN masih perlu diperbaiki. Oleh karenanya, Kementerian BUMN saat ini bakal terus fokus memastikan rantai pasok tersebut bisa sejalan.
"Jadi nanti kita lihat dengan kondisi supply chain-supply chain antara klaster-klaster, misalnya klaster pertanian gitu. Itu adalah cara-cara kita untuk bagaimana membangun supply chain end-to-end dari BUMN yang satu sampai akhir gitu. BUMN farmasi, bagaimana kita gabungkan rumah sakit yang tercecer dan bergabung jadi RS BUMN dengan IHC," kata dia.