Arya bilang, Erick akan memastikan hal tersebut berjalan sesuai rencana terlebih dahulu, baru Kementerian BUMN bisa melangkah ke arah pembentukan superholding.
"Itu yang kita sampaikan juga di DPR. Di Komisi VI sudah kita sampaikan mengenai strategi kita mengenai klaster-klaster dan DPR juga melihat itu adalah cara langkah kita untuk bisa mendapatkan kondisi saat ini yang terbaik," kata Arya.
Sebelumnya, Ahok menyebut, Kementerian BUMN harus digantikan menjadi superholding yang dinamai Indonesian in Corporation atau Temasek. Karena itu, dia menilai Kementerian BUMN harus dibubarkan.
Ahok mengatakan, pembubaran sebaiknya segera dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai dari masa jabatannya.
"Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebenarnya. Itu sudah ada semacam indonesian in corporation atau Temasek di Singapura," ujar Ahok dalam sebuah video yang diunggah akun Youtube Poin, dikutip iNews.id.
Dia bahkan beranggapan tak seorang pun mampu mengontrol sikap para manajemen sejumlah perseroan pelat merah, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden Jokowi. Dia menilai, hal itu yang menjadi faktor munculnya persoalan di sejumlah perseroan pelat merah karena perkara pengelolaan.