JAKARTA, iNews.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan, pekerja magang bukan buruh murah sehingga harus digaji secara layak. Sesuai aturan, pekerja magang harus dibayar minimal 75 persen dari upah minimum provinsi (UMP).
"Ada yang mendapatkan UMP penuh, tergantung pada perusahaan pengguna," kata Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono di Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Menurut Bambang, program magang merupakan cara terbaik bagi pencari kerja untuk mengenal dan belajar tentang dunia kerja yang sangat berbeda dengan dunia sekolah atau kuliah.
"Tidak sedikit yang diterima di tempat magang sebagai pekerja penuh," kata dia.
Kemnaker, kata Bambang, telah menargetkan jumlah pekerja magang tahun mencapai 200 ribu orang. Jumlah itu tersebar di 21 kabupaten/kota di Indonesia.
Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz menambahkan, selain upah, pekerja magang berhak atas perlindungan dari risiko kerja seperti kecelakaan kerja atau kematian.
"Dengan upah 75 persen dari UMP, maka mereka sudah layak masuk skema perlindungan jaminan sosial," ujar dia.