Dia mengatakan, data-data yang dirilis oleh BPS sangat penting bagi evaluasi kinerja pemerintah sehingga dapat menjadi dasar untuk menentukan perencanaan negara. Dengan demikian, hasil riset BPS tidak boleh melenceng dari realita di lapangan karena dapat membuat pemerintah salah tentukan kebijakan.
"Di sana juga bisa dilihat indikator BPS menampilkan PR (perkerjaan rumah) yang harus dikerjakan. Misalnya, neraca perdagangan yang masih defisit," ucapnya.
Selain itu, hasil riset BPS juga memperlihatkan indikator-indikator yang menunjukkan keberhasilan pemerintah yang berhasil dicapai. Hal ini dapat menjadi tolak ukur pemerintah untuk meningkatkan lagi kinerjanya di sektor tersebut.
"Kalau dilihat, ada indikator-indikator BPS yang menunjukkan keberhasilan pemerintah, seperti pengendalian inflasi, penurunan tingkat kemiskinan," tuturnya.
Sebelumnya, tudingan soal data BPS yang tidak akurat sudah membuat kebal telinga para pimpinan lembaga data tersebut. Selama ini ditengarai tuduhan data BPS tidak valid karena petugas tidak turun ke lapangan.
Meski demikian, BPS menganggap angin lalu saja, bahkan siap diadu dengan lembaga mana pun yang juga melakukan pendataan dan survei. Munculnya tuduhan data tidak akurat tersebut oleh BPS dinilai sebagai salah satu upaya untuk mendiskreditkan lembaga negara tersebut.