JAKARTA, iNews.id - Salah satu isu strategis keamanan dalam negeri saat ini mencakup pengamanan keberlanjutan program pembangunan nasional dalam melewati masa pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sejalan dengan tantangan ini, Polri menerapkan transformasi Polri yang presisi yang merupakan abreviasi dari prediktif, responsibilitas, dan transformasi berkeadilan.
Konsep ini merupakan fase lanjutan dari Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter). Untuk melakukan analisa dan evaluasi tujuan strategis fungsi penegakan hukum yang diemban oleh Bareskrim Polri dan jajaran agar mampu mendukung program pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, maka diadakanlah Rakernis Bareskrim Polri T.A. 2021 dengan tema "Transformasi Penegakan Hukum Polri yang Presisi guna mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional".
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pidatonya yang berjudul “Kebijakan Kemenko Perekonomian dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional” pada acara Rakernis Bareskrim Polri T.A. 2021 di Jakarta pada Selasa (06/04/2021) menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Polri dan TNI yang berhasil mengawal Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.
Hasilnya terlihat nyata pada data per 4 April 2021 yang menunjukkan tren persentase kasus aktif Covid-19 di Indonesia (7,61%) yang lebih rendah dibandingkan global (17,29%) dan persentase kesembuhan di Indonesia (89,68%) yang dapat melampaui global (80,53%). Selain itu, Indonesia telah melaksanakan vaksinasi sebanyak 12,6 juta dosis vaksin Covid-19 yang membuat Indonesia berhasil menempati peringkat kedelapan secara global.
Airlangga memaparkan kondisi berbagai indikator perekonomian di Indonesia saat ini kurvanya menyerupai v-shape yang berarti pemulihan terus terjadi. Indikator yang dimaksud di antaranya angka Purchase Managers’ Index (PMI) Markit Indonesia, dan penjualan kendaraan bermotor. Pemulihan ekonomi nasional ini didorong oleh kelanjutan program PEN yang ditingkatkan anggarannya sebesar 21%, penerapan UU Cipta Kerja melalui penyelesaian 51 aturan pelaksanaan, percepatan vaksinasi dan perluasan PPKM Mikro.