Sementara target penerimaan bea dan cukai yang dipatok Rp208,6 triliun juga dinilainya cukup realistis. Target cukai misalnya yang mencapai Rp165,5 triliun hanya naik 6,5 persen sehingga menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha.
“Pemerintah tinggal konsisten menjalankan kebijakan eksisting seperti PMK-146/2017, agar hasilnya lebih optimal dan menjamin kepastian usaha,” ucapnya.
Dari sisi kepabeanan, Yustinus menyebut, peran dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) juga semakin baik dan seimbang dalam revenue collection dan trade facilitator, industrial assistance, community protector melalui kemudahan layanan, simplifikasi administrasi, perbaikan dwelling time, optimalisasi Pusat Logistik Berikat, dan penerbitan importir berisiko tinggi.
Yustinus menyebut, peranan penerimaan perpajakan dalam APBN semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir. Jika pada 2014 porsinya terhadap total pendapatan negara sekitar 74 persen, maka pada 2019 mencapai 83 persen. Dia juga mengapresiasi postur RAPBN 2019 yang disampaikan Presiden Joko Widodo kemarin.
“Dalam RAPBN 2019, narasi kebijakan juga lebih jelas, rinci, dan terukur. Paradigma menjaga keseimbangan peran pajak antara budgetair (mengisi kas negara) dan regulerend (instrumen kebijakan) semakin jelas,” ucapnya.