"Harapannya program DP 0 persen akan bisa terlaksana lebih efisien, tepat dan sesuai pengaturan," pungkasnya.
Untuk diketahui, pendanaan rumah DP 0 persen rencananya menggunakan APBD DKI Jakarta 2018 dengan anggaran mencapai Rp800 miliar.
Program rumah DP 0 persen tersebut har berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016 tentang Loan to Value atas Kredit Kepemilkan Rumah (KPR ) dan DP Kendaraan Bermotor. Pada Pasal 17 dalam peraturan tersebut ada pengecualian besaran loan to value untuk program perumahan pemerintah maupun daerah.
Pada pasal tersebut BI memperbolehkan pemerintah menjamin besaran DP, kendati demikian BI tetap harus melihat intervensi pemerintah serta skema program sehingga tak membahayakan kondisi perbankan di Indonesia. (Yohana Artha Uly)