JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam waktu dekat segera merumuskan insentif yang akan diberikan kepada maskapai yang terdampak larangan terbang ke China. Intensif ini salah satunya pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa pemangkasan biaya landas (landing fee) di bandar udara (bandara) yang dikelola oleh Kemenhub.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, insentif tersebut diusulkan oleh maskapai. Untuk merealisasikan hal tersebut, Kemenhub akan mengadakan rapat dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Kita nanti ada putaran untuk rapat bersama Kemenkeu, Kemenhub, dan Kemenparekraf bentuk insentifnya apa? Apakah pengurangan PNBP, apakah pengurangan biaya landas atau PSC (Passenger Service Charge) nanti diomongin," ujar Budi di kantornya, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Mantan Direktur Utama Jakpro ini menambahkan, besaran biaya landas pesawat sebesar Rp60 juta dalam satu periode. Nantinya, keputusan akhir pengurangan intensif berada di tangan Kemenkeu.
"Makanya mau dibicarakan dengan Kemenkeu, karena kemarin itu kan forum menampung aspirasi penerbangan, setelah kita tampung aspirasinya kita akan jalankan dengan Kemenkeu, karena yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan dikurangi, ditiadakan, Kemenkeu," kata dia.
Selain itu, Budi menyebut bahwa pihaknya akan kembali melakukan komunikasi dengan maskapai untuk mencari solusi dari efek pelarangan penerbangan sementara ke China. "Nanti ada sesi sesi one on one, apa yang jadi masalah mereka sehingga mereka ada solusi. Yang penting biayanya kurang," ucap Budi.