Begitu juga di sektor kesehatan, selama ini ada bantuan melalui PAUD dalam rangka pemenuhan gizi dan bantuan pangan, bantuan imunisasi lewat PKH, serta Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Maka ini bisa didesain integrasinya yang menurut saya merupakan suatu langkah yang bagus dan akan lebih baik dampaknya," ujarnya.
Mengenai postur anggaran yang akan disalurkan melalui tiga kartu baru tersebut, Sri Mulyani mengatakan jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan belanja fiskal negara dalam tahun penganggaran bantuan sosial tersebut.
"Nanti berdasarkan evaluasi terhadap berbagai macam program dan anggaran, itu suatu langkah awal mengenai bagaimana konsep integrasi dan konsolidasi serta membuatnya menjadi jauh komprehensif dan akuntabel," ujarnya.
Sebagai gambaran, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp492,5 triliun atau 20 persen dari APBN secara keseluruhan dan anggaran kesehatan sebesar Rp123,1 triliun dalam APBN 2019.
Jokowi menyampaikan akan menerbitkan tiga kartu sosial baru tersebut pada Konvensi Rakyat di Sentul, Jawa Barat, pada Minggu (24/2/2019). Di Cilacap pada Senin ini, Jokowi juga menjanjikan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga jenjang kuliah, akan memiliki alokasi anggaran yang cukup besar.
Meskipun demikian, Jokowi tidak merinci berapa anggaran yang akan dia siapkan untuk memperbarui kartu sosialnya itu.