NUSA DUA, iNews.id - Proyek-proyek green infrastructure perlu lebih dipasarkan dengan imbal hasil yang bersaing serta risiko minimal agar dapat memikat para investor swasta.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutan di acara Seminar Japan Bank of International Cooperation (JBIC) ‘How to Mobilize Private Investment for Green Infrastructure Promoting Intraregional Connectivity’ yang merupakan rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018.
DIa menyayangkan pasar potensial untuk proyek green investments masih sangat kecil dan kurang beragam. Green infrastructure juga membutuhkan investasi di depan, dan baru memberikan hasil dalam jangka panjang, kemudian kerap berisiko terkait ketidakpastian regulasi, ekonomi dan perkembangan teknologi. Green infrastructure adalah proyek infrastruktur yang pada tahap perencanaan dan pembangunannya memerhatikan aspek konsep penataan ruang yang mengaplikasikan infrastruktur ramah lingkungan.
“Pemerintah harus melakukan intervensi agar green financing dan green infrastructure dapat terus berkembang. Kita perlu mengoreksi pasar bebas yang cenderung tidak memperhitungkan dampak proyek yang tidak ramah lingkungan,” kata Menkeu.
Menkeu menambahkan, pemerintah telah berkomitmen untuk anggaran pembangunan infrastruktur senilai 400 miliar dolar AS pada kurun 2015-2019. Khusus untuk anggaran 2019, pemerintah telah mengalokasikan sebesar 26,67 miliar dolar AS untuk infrastruktur, lebih besar dari alokasi anggaran 2018. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonom, dan menurunkan kesenjangan antardaerah.