Terkait akses terhadap layanan keuangan formal, pemerintah telah menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang salah satu kelompok sasarannya yakni perempuan. Dengan dukungan dan kerjasama dari segenap pemangku kepentingan, akses keuangan inklusif di Indonesia mengalami peningkatan dari 67,8 persen pada 2016 saat SNKI diluncurkan, menjadi 85,1 persen pada tahun 2022.
Namun, tingginya tingkat inklusi keuangan di Indonesia belum diikuti dengan literasi keuangan masyarakat dimana saat ini baru mencapai 49,68 persen. Hal ini menandakan penggunaan produk serta layanan keuangan tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai.
Kesenjangan atau gap antara inklusi dan literasi memiliki potensi risiko serius bagi masyarakat, terutama terkait ancaman terjebak pada kasus penipuan, investasi bodong, ataupun pinjaman online (pinjol) ilegal.
“Jangan banyak tergiur. Lebih baik mendorong yang disediakan Pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat,” kata Airlangga.
Selain itu, SNKI juga bertujuan agar semua perempuan di Indonesia memiliki kesetaraan akses kepada produk dan layanan keuangan formal yang aman dan terjangkau, untuk mendukung aktivitas produktif perempuan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga, serta mendorong kemandirian perempuan dalam berpartisipasi aktif pada perekonomian.