DENPASAR, iNews.id - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menunjukkan resiliensi dalam menopang produktivitas dan stabilitas perekonomian nasional ditengah berbagai tantangan global. Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah terus berupaya mendorong kemajuan studentpreneur melalui berbagai kebijakan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah yaitu terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi digital. Pengembangan digitalisasi sendiri diproyeksikan akan berkontribusi senilai Rp4.434 triliun terhadap PDB di tahun 2030 atau setara dengan 16 persen dari PDB.
Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga turut menjadi akselerator bagi wirausahawan dalam memperluas jangkauan usaha. Dengan demikian, talenta digital menjadi bagian yang sangat penting untuk dikuasai.
“Berbagai dukungan dilakukan Pemerintah dalam mengembangkan keterampilan digital seperti Kartu Prakerja, Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, Digital Leadership Academy dan Sea Labs Academy,” ujar Menko Airlangga ketika menyampaikan Keynote Speech secara luring dalam acara Inspirational Talk: Bangkit Bersama Pasca Pandemi & Mini Expo Studentpreneur di Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Senin (11/7/2022).
Terkait dengan Program Kartu Prakerja, Pemerintah telah menyalurkan insentif kepada 13 juta penerima dengan capaian 30 persen penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur, kini telah bekerja atau berwirausaha. Selain itu insentif yang diberikan tersebut telah dimanfaatkan sebanyak 92 persen penerima untuk membeli bahan pangan dan 70 persen penerima untuk modal usaha.
Apresiasi terhadap efektivitas Program Kartu Prakerja tersebut juga telah diberikan oleh berbagai lembaga internasional, diantaranya yakni UNESCO.
Dengan berbagai program peningkatan talenta digital tersebut, diharapkan mampu mendorong digitalisasi pada sektor UMKM agar lebih optimal. Adapun salah satu bentuk digitalisasi UMKM yang saat ini telah dilakukan Pemerintah yakni pemberdayaan dan perluasan akses pasar UMKM atau IKM Digital melalui program Bangga Buatan Indonesia (BBI), e-katalog LKPP, QRIS dan lainnya.
Di samping digitalisasi, Pemerintah juga mengambil kebijakan bagi UMKM terkait dengan pemberian dukungan skema pembiayaan terintegrasi melalui program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program pembiayaan yang dapat dijangkau oleh berbagai skala usaha UMKM.