Antara lain, pembiayaan syariah ACMI kepada usaha PP Muhammadiyah, digitalisasi keuangan inklusi Layanan Syariah LinkAja, 100 KUR BSI, seribu buku tabungan BSI untuk pelaku UMKM dari pemuda Muhammadiyah, serta 4.000 tabungan emas, dan seribu keagenan syariah.
“Pemerintah melihat potensi besar yang ada pada pemuda Muhammadiyah untuk bisa membantu pemulihan ekonomi nasional. Menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi harus dilakukan dengan saling sinergi antarberbagai pihak,” tegas Airlangga.
Berdasarkan catatan Kemenko Perekonomian, survei OJK tahun 2019 mencatat indeks inklusi keuangan sebesar 76,19 persen. Capaian ini melebihi target inklusi keuangan di tahun yang sama sebesar 75 persen sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016.
Di sisi lain, indeks inklusi keuangan syarian justru menurun dari 11,1 persen pada 2016 menjadi 9,1 persen pada 2019. Kondisi ini bertolak belakang dengan demografi Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim.
Airlangga melihat, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah. Modal utama sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim harus bisa dimanfaatkan.
“Ada 87,18 persen penduduk kita dari 255 juta jiwa adalah umat muslim, jika ada saling sinergi antarumat muslim, indeks inklusi keuangan syariah bakal melonjak,” tegas Menko Perekonomian.