Airlangga menurutkan, strategi utama Pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi adalah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Alokasi anggaran program PEN Tahun 2021 sebesar Rp699,43 T. Sampai dengan 21 Mei 2021 telah terealisasi sebesar 26,3% dari Pagu atau sekitar Rp183,98 T.
Sementara program PEN yang terkait pangan dan pertanian, antara lain adalah Program Perlindungan Sosial berupa kartu sembako untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Program Prioritas berupa Program Padat Karya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Keberlanjutan Pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
Program-program lain di sektor pangan dan pertanian juga terus dijalankan untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, antara lain seperti stabilisasi harga dan pasokan pangan, pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan CSV (Creating Shared Value), Kemitraan Closed Loop pada komoditas hortikultura, pengembangan peternakan terintegrasi, penumbuhan dan pengembangan korporasi petani dan nelayan, serta penyaluran pupuk bersubsidi.
Pemerintah juga terus berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan cara mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya di sektor pertanian, kelautan dan perikanann terkait penyederhanaan dan kepastian dalam perizinan, dan membentuk Badan Pangan Nasional dan Pembentukan Holding BUMN Pangan,
Selain itu, pemerintah juga berupaya menyinergikan BUMN untuk distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, memperkuat kerjasama antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan, memperkuat cadangan pangan Pemerintah dan implementasi sistem resi gudang, juga mengurangi beban fiskal melalui efisiensi Harga Pokok Produksi, peningkatan produktifitas petani, perbaikan sistem subsidi pupuk, serta pengurangan penggunaan pupuk secara berlebihan.
Airlangga menambahkan, bersama dengan dunia usaha, pemerintah perlu mengantisipasi perubahan perilaku konsumsi, produksi dan perdagangan produk-produk pangan akibat dampak pandemi dan perubahan cuaca. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa suplai pangan dan produksi pangan mampu memenuhi permintaan domestik dan bahkan internasional.
Pemerintah akan terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan dan kemudahan akses pangan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani.
“Sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan menjadi kunci dalam membentuk ekosistem pangan dan pertanian nasional yang sehat, adil, menguntungkan, berdaulat dan resilien,” ungkap Airlangga.