Selain itu, tambah Airlangga, pemberian bantuan sosial terus dilakukan hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada 2022.
Upaya lainnya adalah meningkatkan usaha dan industri padat karya hingga 2022 serta menjalankan program restrukturisasi kredit UMKM dan menempatkan dana maupun penjaminan kepada sektor riil.
"Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja," ujar Airlangga.
Pemerintah telah menempatkan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk penguatan modal kerja kepada UMKM maupun korporasi. Hingga saat ini, dana yang sudah disalurkan perbankan senilai Rp43,17 triliun kepada penerima sebanyak 519.797 debitur.
"Penempatan dana di BPD sendiri totalnya ada Rp11,5 triliun. Diharapkan ini dapat memutar perekonomian di level masyarakat," katanya.
Secara keseluruhan, dia mengatakan program yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 bertujuan untuk menjaga kehidupan dan menjaga mata pencaharian masyarakat.
Menjaga kehidupan dilakukan dengan menekan virus, memperluas testing, karantina dan kapasitas perawatan, mencari obat, meningkatkan kapasitas sektor kesehatan, serta menyiapkan produksi dan distribusi vaksin. Sementara itu menjaga mata pencaharian melalui bantuan sosial kepada masyarakat dan stimulus kepada bisnis yang terdampak serta menyiapkan kebijakan lainnya untuk pemulihan ekonomi nasional.