Darmin menargetkan, pelaksanaan sistem perizinan terintegrasi ini segera terlaksana sebelum menjelang libur Lebaran. "Ya kita akan usahakan bentuk secepatnya, kalau bisa sebelum libur," katanya.
Kepala BKPM Thomas Tri Kasih Lembong sebelumnya menuturkan, batalnya penerapan program itu karena melibatkan seluruh instasi baik pusat dan daerah. Apalagi, setiap daerah harus membentuk satuan tugas (Satgas) yang tidak begitu saja terealisasi dengan cepat.
"Ini kan rencananya luas sekali, ambisius sekali membentuk satgas nasional. Sekjen seluruh K/L kemudian, Sekda (Sekretaris Daerah) seluruh pemerintah daerah seluruh Indonesia. Jadi, anggota satgas nasional ini sekitar 600 anggota," ujar beberapa waktu lalu.
Thomas mengakui, program ini tak bisa dilakukan secara serentak sehingga idealnya memang harus bertahap agar lebih optimal. "Nah, program seambisius ini sudah pasti harus diimpelemntasikan secara bertahap," katanya.