Dengan sifatnya yang transparan, permanen, dan harus divalidasi secara konsensus, teknologi blockchain menjadikan setiap transaksi yang melibatkan pihak-pihak terkait sehubungan dengan proses pembayaran pajak akan menjadi lebih akurat, cepat, transparan, aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selaras dengan reformasi perpajakan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah saat ini, OnlinePajak diharapkan dapat menyederhanakan beban administrasi perusahaan.
Ia melanjutkan, blockchain juga membuat transaksi yang dilakukan melalui OnlinePajak menjadi lebih transparan lagi. Dengan demikian, dalam mengurangi keraguan WP dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
Pada akhirnya pemerintah akan semakin dipercaya dalam pengelolaan pajak masyarakat sebagai alat pendorong perekonomian dan pembangunan di lndonesia. "Sekarang saya surprise yang mulainya justru pemrintah artinya pemerintah mulai untuk membuka peluang baru," kata dia.
Sementara itu, Founder dan Direktur OnlinePajak Charles Guinot mengatakan, masing-masing pihak akan memiliki catatan dari setiap proses dan dapat saling mengecek keberlangsungan pembayaran pajak. Namun, data WP dapat tetap dijamin kerahasiaannya karena dapat dipilih data-data apa saja yang akan dimasukkan dalam jaringan yang dibuat.
"Sistem perpajakan di Indonesia rumit dan telah berlangsung selama 20 tahun. Padahal wajib pajak perlu tahu bagaimana pajak dibayar," ujarnya di kesempatan yang sama.
Sebagai informasi, blockchain adalah teknologi penyimpanan data multiserver yang dihubungkan secara aman oleh kriptograf. Seperti sebuah buku kas besar yang tersebar di jaringan peer-to-peer yang sudah disepakati, sebuah blockchain mencatat setiap perubahan data yang terjadi secara efrsien dan permanen, dan setiap pihak atau sering disebut node akan mendapatkan informasi atas setiap transaksi yang terjadi dan harus melakukan validasi terhadap setiap block baru, sebagai sebuah konsensus.