JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memandang pembangunan infastuktur melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara memiliki kualitas output lebih baik. Ini karena monitoring dilakukan secara bersama antara Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Jadi lebih banyak pengawasannya. Kemudian ini akan meningkatkan kehati-hatian baik dari tata kelola dan kualitas pekerjaan. Bukan berarti di luar SBSN menjadi lebih jelek ya. Hal inii lebih baik karena diawasi lebih banyak K/L," ujarnya, dalam acara Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN Tahun 2021 secara virtual, Rabu (20/1/2021).
Namun, lanjut Basuki, meski punya keunggulan, proyek infrastuktur melalui SBSN punya sisi kelemahan. "Kelemahannya, yakni pembiayaan diprioritaskan hanya untuk belanja modal dan barang yang asetnya dimiliki PUPR. Di mana untuk hibah kepada masyarakat dan pemda sangat dibatasi dan selektif," katanya.
Kemudian, pembiayaan melalui SBSN juga memiliki fleksibilitas rendah. Untuk optimalisasi seperti pemanfaatan sisa lelang atau realokasi atau perubahan lokasi maka hal tersebut harus dikoordinasikan kepada tiga pihak, yaitu Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
"Maka hal ini membutuhkan waktu cukup panjang. Dengan adanya ini, kami memberikan beberapa rekomendasi. Misalnya, kami usulkan agar pagu sukuk bisa ditetapkan per program bukan per kegiatan dengan jangka waktu tertentu. Karena saat ini pagu masih ditetapkan di level kegiatan sehingga membuat fleksibilitasnya lebih rendah," ujarnya.
Dia juga mengusulkan agar alokasi sukuk dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain. Di mana apabila ada sisa lelang, maka bisa dipakai untuk sesama proyek SBSN di tempat lain. Ini mempercepat penyerapan dan penyelesaian proyek," katanya.