WASHINGTON, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) meminta maskapai penerbangan besar untuk menunda langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap puluhan ribu karyawan. Hal tersebut seiring berakhirnya paket bantuan untuk industri penerbangan di Negeri Paman Sam itu.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan, parlemen menjanjikan bantuan sekitar 32 miliar dolar AS (Rp470 triliun), melalui undang-undang bipartisan baru yang berdiri sendiri. Regulasi itu dijanjikan pada awal 2021 untuk melindungi pekerja dari PHK hingga Maret mendatang. Selain itu, akan memperpanjang bantuan yang sudah berakhir selama enam bulan lagi dalam paket yang lebih luas.
"Inisiatif ini difokuskan untuk melindungi para pekerja, menjaga mereka agar tetap mendapatkan upah sehingga para pekerja ini bisa mempertahankan posisi mereka di industri ini. Bantuan bagi pekerja penerbangan sedang dalam perumusan, industri penerbangan harus menunda PHK yang menghancurkan ini," ujar Pelosi dikutip dari Fox Business, Sabtu (3/10/2020).
Diketahui, maskapai penerbangan besar AS terpaksa memangkas hingga 35.000 karyawan setelah berakhirnya dana bailout 25 miliar Dolar AS sejak awal tahun. Bantuan itu, berada di bawah Undang-Undang Bantuan dan Keamanan Ekonomi Akibat Virus Corona (CARES Act), di mana maskapai diberi dana talangan asalkan tidak melakukan PHK atau pemotongan gaji karyawan hingga 30 September.
Dengan tidak adanya stimulus baru, maskapai besar terpaksa memangkas ribuan pilot, pramugari, agen gerbang dan karyawan lainnya. American Airlines menyatakan akan mem-PHK 19.000 karyawan, dan United Airlines sekitar 13.000 karyawan. Sedangkan Delta Airlines telah memperingatkan akan memecat sekitar 1.700 pilot pada 1 November nanti.
Sebelumnya, maskapai penerbangan telah memohon bantuan tambahan kepada kongres dan pemerintah, setelah perjalanan udara sempat menunjukkan sedikit pemulihan pada Maret dan pertengahan April. Namun, hal itu tidak terwujud dan trafik perjalanan udara terus anjlok hingga saat ini.