Selanjutnya, Wimboh menyebut perlu adanya pemberian insentif lebih luas kepada industri yang mendukung agenda global terkait perubahan iklim. Untuk saat ini, dia menyampaikan bahwa ini masih sebatas pada industri mobil listrik.
"Nantinya akan kami perluas ke hulu-hilir dan mendorong UMKM supaya lebih gencar dengan berbagai program dari pemerintah, di mana ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan bagaimana kami mendorong program belanja produk dalam negeri, serta membawa ekosistem UMKM ke digital sehingga pemasaran bisa menggunakan itu," ucapnya.
Menurutnya, langkah ini akan memberikan ruang yang lebih luas untuk UMKM bisa bangkit lebih tinggi dan berkontribusi mengurangi beban penurunan ekonomi karena berbagai kondisi global.
"Ini yang kami lakukan, dan kami percepat BPRS masuk dalam platform digital karena selama ini lembaga keuangan sudah masuk ke sana, kalau BPRS mempunyai ketentuan yang jelas dan ini kami awasi sebagaimana perbankan dengan kadar yang tentunya lebih longgar, sehingga jika masuk akan dorong akses keuangan yang cepat murah karena bisa salurkan program PEN yang bersubsidi," tuturnya.
Kemudian, OJK juga akan mempersiapkan ekosistem bursa karbon di Indonesia. "Ini juga termasuk kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup maupun kementerian terkait lainnya," ucap Wimboh.