JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah memberikan pembebasan biaya dan diskon listrik untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat Covid-19. Stimulus tersebut untuk konsumen rumah tangga 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA bersubsidi.
Namun berbagai pihak meminta pelanggan 900 VA nonsubsidi serta 1.300 VA juga diberikan diskon tarif listrik. Menyikapi hal tersebut Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini menyampaikan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan insentif. Di samping karena keterbatasan kemampuan keuangan PLN, kebijakan pemerintah terkait tambahan insentif itu juga belum ada.
“Insentif untuk nonsubsidi ini memang keputusan pemerintah belum ada. Namun apabila di masa yang akan datang Pemerintah memutuskan itu, ya pasti kami laksanakan. Namun apabila diminta kepada PLN, dengan kemampuan keuangan kami itu akan sangat sulit,” ujar Zulkifli pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI via daring, Rabu (22/4/2020).
Berdasarkan data PLN, konsumen 900 VA nonsubsidi yang berjumlah 22,7 juta pelanggan dengan rekening bulanan Rp143.590, memerlukan anggaran sebesar Rp5,9 miliar per bulan jika akan diberikan insentif. Kemudian bagi konsumen 1.300 VA dengan 11,7 juta pelanggan yang memiliki rekening rata-rata Rp221.631 akan membutuhkan anggaran sebesar Rp7,4 triliun per bulan.
“Jadi kalau ada rencana untuk memberikan insentif untuk dua golongan ini, maka kami harus menyediakan dana sekitar Rp16,9 tiriliun per bulan bapak dan ibu sekalian. Jadi itu sudah di luar kemampuan PLN untuk melaksanakannya, hanya Pemerintah yang bisa,” ujar Zulkifli
Sejumlah pihak termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta diskon tarif listrik juga diberikan bagi pelanggan non-subsidi tersebut. Hal tersebut dinilai perlu dilakukan karena dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah perkotaan seperti Jakarta.