JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan siap memotong anggaran pemerintah daerah yang masih lelet dalam mencairkan APBD, terutama dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Saat ini, total anggaran di dalam APBD tersebut, rinciannya yaitu sebesar Rp12,11 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp13,5 triliun untuk pemberdayaan ekonomi, termasuk bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
"Kita melakuan intercept misalnya anggaranya yang ada dipotong atau dialihkan seperti anggaran vaksinasi untuk daerah dialihkan bagi TNI atau Polri dalam mendukung percepatan vaksinasi," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (21/7/2021).
Menkeu berharap jangan ada ironi dalam pencairan anggaran di daerah. Adapun yang dimaksud adalah anggarannya sudah cair namun tidak ada kegiatan yang dilakukan.
"Jangan sampe jangan ada ironi anggaranya ada namjn kegiatanya enggak ada karena proses berbelit kita akan melakukan meningkatkan kapasitas pengunaannya," ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menkeu menyebutkan pemerintah daerah memiliki dana sebesar Rp25,46 triliun untuk membantu masyarakat di masa pandemi Covid-19. Sayangnya, realisasi dana itu minim hingga saat ini.
"Untuk program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, sekarang dengan keputusan yang tadi telah disetujui oleh Bapak Presiden akan naik menjadi Rp744,75 triliun,” tutur Sri Mulyani.