JAKARTA, iNews.id - Pengamat Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno menilai ojek dalam jaringan (daring/online) akan menjadi angkutan umum apabila pemerintah mengatur tarifnya.
"Kalau pemerintah menetapkan tarif, berarti setuju ojek sebagai angkutan umum," kata Djoko kepada Antara di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).
Untuk itu, Djoko menyarankan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menyusun peraturan menteri ojek daring agar tidak bertabrakan dengan peraturan lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pemerintah berhak mengatur tarif apabila angkutan tersebut sebagai angkutan umum, sementara untuk ojek online pemerintah menegaskan tidak akan dijadikan angkutan umum.
"Pemerintah perlu berhati-hati, jangan sampai melawan dengan aturan lainnya," katanya.