JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menuturkan bahwa bantuan sosial bagi masyarakat miskin tetap ada di tahun ini. Hal ini diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi.
"Untuk tahun 2022, Pemerintah memastikan program perlindungan sosial akan tetap kuat dan besarannya akan disesuaikan dengan kecepatan pemulihan ekonomi,” ujar Febrio di Jakarta, Rabu (19/1/2022).
Febrio menambahkan, penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin tak lepas dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi, termasuk melalui berbagai program bantuan sosial dalam Program PEN,” kata dia.
Dia menerangkan, pada 2021 realisasi sementara total anggaran perlindungan sosial, baik yang dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah Rp480 triliun atau 130,5 persen dari pagu APBN 2021.
Pemulihan ekonomi Indonesia yang semakin menguat di akhir tahun 2021 tercermin dari rilis data kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan kembali dan menyentuh satu digit, yaitu 9,71 persen pada September 2021, dari sebelumnya sebesar 10,14 persen pada Maret 2021 sehingga telah mendekati level pra-pandemi.
"Dilihat dari jumlah orang, jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang dari Maret 2021 yang sebanyak 27,54 juta jiwa," ucapnya.