JAKARTA, iNews.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengumumkan kenaikan upah minimum tahun 2019 sebesar 8,03 persen. Persentase kenaikan itu telah memperhitungkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per tanggal 15 Oktober 2018.
"Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2019 bersumber dari Badan Pusar Statistik Republik IndonesIa (BPS RI)," demikian bunyi SE tersebut yang dikutip, Selasa (16/10/2018).
Dalam suratnya kepada Kemenaker dengan Nomor B-216/BPS/1000/10/2018 Tanggal 4 Oktober 2018, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan dua angka yang akan dijadikan rujukan dalam penetapan UMP 2019.
Inflasi nasional mencapai 2,88 persen sementara pertumbuhan ekonomi nasional yang merujuk pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,15 persen.
"Dengan demikian, kenalkan UMP dan/atau UMK Tahun 2019 berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,03 persen," kata SE tersebut.
Adapun besaran UMP 2019 untuk setiap provinsi akan ditetapkan oleh Gubernur selambatnya pada 1 November 2018. Sementara untuk UMK, ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota selambatnya pada 21 November 2018.