Demikian pula penyediaan layanan sarana transportasi umum yang humanis sudah harus direncanakan dengan matang. Menurut Djoko, paling tidak untuk tahap awal sudah tersedia jaringan layanan transportasi umum berbasis jalan, dengan bus umum yang paling mudah dan murah untuk diwujudkan.
“Tidak perlu lajur khusus, seperti busway, cukup bus lane (lajur bus). Berikutnya, secara bertahap dirancang dan dibangun transportasi umum berbasis jalan rel, dengan pilihan trem, kereta gantung, O-Bhan, kereta ringan atau mass rapid transport (MRT),”katanya.
Dia juga menyarankan para pejabat negara diupayakan minim memakai kendaraan dinas. Pejabat negara dapat menggunakan kendaraan dinas hanya keluar Ibu Kota negara untuk kegiatan kunjungan ke daerah. Jika hanya perjalanan masih di dalam kompleks perkantoran lembaga negara diupayakan memakai transportasi umum yang ada.
“Sarana transportasi umum benar-benar diciptakan nyaman melayani semua orang tidak terkecuali bagi pejabat negara,” katanya.
Terlebih, lanjut dia, nantinya jarak rumah dinas pejabat negara dengan kantor lembaga negara dibangun tidak berjauhan dan antarkantor lembaga negara berada dalam satu kawasan. Negara bisa menghemat anggaran dari sisi operasional kendaraan dinas.
Djoko menjelaskan sistem jaringan transportasi terintegrasi harus terhubung antara kawasan inti pusat pemerintahan, seperti istana, kantor lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), taman budaya, botanical garden), kawasan inti Ibu Kota negara (seperti perumahan ASN/TNI/Polri, diplomatic compound, fasilitas pendidikan dan kesehatan, pusat perbelanjaan).
Juga dengan kawasan perluasan, seperti national park, konservasi orang utan/kebun binatang, klaster permukiman non-ASN, bandara, pelabuhan, angkutan sungai, wilayah kota Balikpapan dan Samarinda, wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara serta wilayah provinsi sekitarnya.