JAKARTA, iNews.id – Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penetapan target kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Nasional terlalu tinggi dan tidak dilakukan penyesuaian setiap tahunnya. Target ini dinilai tidak akan tercapai jika pemerintah enggan melakukan beberapa upaya khusus.
Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan, upaya pencapaian bisa meliputi izin, stimulus perbankan, perpajakan, mempermudah lahan dan fasilitas khusus supaya pengusaha yang bergerak di bidang EBT bisa mendapatkan kredit yang ekonomis. Hal ini berbeda dari negara lain yang segala sesuatunya dipermudah.
"Berbeda dari negara lain. Kalau ada orang ini bangun pembangkit hidrogen tanahnya gratis, kita tidak," kata Anggota BPK, Rizal Djalil setelah seminar nasional di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (12/12/2017).
Ia berharap penggunaan energi fosil akan menurun karena semakin lama ketersediaannya semakin berkurang. Untuk itu, pengembangan EBT ini tidak bisa ditahan lagi walaupun sebagai negera berkembang Indonesia memiliki dana yang terbatas.
"Kita negara berkembang dan dana kita terbatas, kita masih butuh energi fosil tapi kami harap trennya menurun," ucapnya.