JAKARTA, iNews.id - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengakui adanya hambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Hambatan tersebut terjadi di tingkat Kabupaten atau Kota hingga Desa.
"Masih terdapat 38 persen kabupaten dan kota yang belum mencairkan BLT Dana Desa hingga 0 persen, karena ada kendala di lapangan yang sangat mendasar," kata Abdul Halim melalui video konferensi, Rabu (27/5/2020).
Hambatan yang dimaksud Abdul halim adalah akses ke wilayah yang sulit dijangkau. Ini terjadi di beberapa daerah seperti Papua, Papua Barat, Sumatera Utara (Nias) dan Kalimantan Timur (Mahakam Ulu). Dia mengatakan, untuk menuju ke lokasi tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang besar.
Sementara itu, hambatan lain yang terjadi di tingkat Desa adalah perangkat desa yang baru dilantik sehingga otoritas tersebut belum mengantongi data Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). "Ini terjadi di daerah Ende, Nusa Tenggara Timur. Imbasnya, Desa belum mengantongi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa," ucapnya
Meski begitu, dia merasa puas dengan realisasi BLT Dana Desa yang telah tersalur ke rekening kas desa (RKD) sebanyak 63.029 desa. Ini mencakup 84 persen desa dari total keseluruhan desa penerima bantuan sebanyak 74.953 desa.