Kepala BPDP KS Dono Boestami menambahkan, sudah semestinya Jepang juga menggunakan ISPO karena mandatori wajib bagi pengusaha-pengusaha sawit Indonesia. "Sementara RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) itu lebih voluntary, sukarela sifatnya," tutur Dono.
Komisioner ORI Laode Ida pun turut menegaskan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak ada lagi yang melanggar prinsip lingkungan. "Indonesia tidak lagi menolerir pengembangan perkebunan kelapa sawit yang tidak memperhatikan lingkungan," kata Laode yang mengawasi urusan perkelapasawitan tersebut.
Menteri METI Seko memahami penjelasan Indonesia. Ia akan meneruskan permintaan ini kepada tim teknis METI yang akan melakukan verifikasi lebih lanjut. "Semua masukan ini sangat berarti bagi kami. Selanjutnya tim teknis METI akan berkunjung ke Indonesia untuk melihat secara langsung pengelolaan sawit di Indonesia," kata Seko.