JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sedang mengkaji memberikan tunjangan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang pindah ke ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Tunjangan tersebut karena mempertimbangkan PNS perlu menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan model kerja di lokasi ibu kota baru.
"Kalau sampai pada tahap benar-benar pemindahan maka dalam APBN sudah harus dimasukkan mengenai berbagai tambahan tunjangan sebagai konsekuensi dari pemindahan itu," kata dia di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).
Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah akan memastikan agar pendanaan pembangunan IKN ini tidak mengganggu penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi. Sebaliknya, pendanaan pembangunan IKN dirancang agar bisa mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru.
"Penghitungan dan alokasi kebutuhan anggaran akan dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar tujuan pembangunan IKN dapat tercapai namun stabilitas dan sustainibilitas keuangan negara tetap terjaga," ujar Sri Mulyani.
Dia menjelaskan, perhitungan dan pemenuhan kebutuhan anggaran IKN akan tetap sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19. Artinya, anggaran pembangunan IKN akan disesuaikan dengan kondisi terkini dan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap sehat dan seimbang.
“Ini sudah harus dimasukkan dalam desain pada jangka pendek, yaitu periode 2022-2024. Artinya, di tahun 2022 hingga tahun 2024 penanganan Covid, pemulihan ekonomi, penyelenggaraan pemilu, dan IKN semuanya ada di dalam APBN yang akan kita desain, dan pada saat yang sama defisit maksimal 3 persen mulai tahun 2023 akan diupayakan semuanya tetap terjaga,” tutur Sri Mulyani.