Mantan wali kota Solo itu menilai, pemerintah harus berpihak kepada industri CPO karena kelapa sawit tengah menghadapi tekanan dari negara-negara lain, terutama Uni Eropa. Kondisi ini membuat posisi tawar CPO lemah karena harganya yang murah.
"Kita harus sadar semuanya bahwa kita pada kondisi CPO kita tertekan oleh permintaan dunia, sehingga semuanya harus komitmen yang sama, punya keinginan yang sama bahwa pasar domestik bisa mengatasi problem yang ada," ujar dia.
Dia memastikan akan mengawasi kebijakan ini secara serius. Dia akan meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan membuka opsi menggunakan Price Waterhouse Copper (PWC) untuk mengaudit pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel.