Anggaran ini dimanfaatkan antara lain untuk pembentukan badan ad hoc, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, masa kampanye Pemilu, serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.
Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 Kementerian/Lembaga (K/L) lain dengan realisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk pengamanan Pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu, dan diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu.
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani berkesempatan melakukan dialog dengan perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Mitra KPPN yang dikunjungi antara lain dengan Sekjen Kementerian Luar Negeri, perwakilan dari beberapa kedutaan besar di luar negeri, Sekjen Kementerian Agama, Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan dari Puskeu Mabes Polri, serta perwakilan beberapa lender Pinjaman Luar Negeri seperti KFW Development Bank dan IDB.
“Terus jalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara KPPN dengan satuan kerja, sehingga target-target yang ingin dicapai dalam mengelola anggaran di akhir tahun ini dapat terwujud. Perlu diingat juga untuk tetap menjaga tata kelola yang baik dalam melaksanakannya,” tuturnya.