"Angka ini dipengaruhi oleh percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran berbagai bansos, dukungan persiapan pelaksanaan pemilu, dan pelaksanaan pembangunan IKN," katanya.
Sementara itu, belanja non-K/L sebesar Rp527,4 triliun mencakup 42,3 persen dari pagu. Belanja ini digunakan untuk realisasi subsidi dan kompensasi baik BBM dan listrik, program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk.
"Dari jumlah tersebut, Rp562,6 triliun atau 55,1 persen dari belanja pemerintah pusat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tuturnya.