Bambang menyebut, ada 945.000 PNS, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah. Untuk itu, hunian vertikal seperti ini menjadi solusi untuk menyerapnya.
"Masih ada 900.000 ASN, TNI, Polri yang belum punya rumah pribadi. Kalau masyarakat umum punya fasilitas FLPP, justru yang ASN, TNI, Polri belum punya skema khusus. Ini yang sedang disiapkan," ucapnya.
Oleh karenanya, skema pembiayaan mulai dari uang muka (down payment/DP) hingga tenor pinjaman akan dibuat seringan mungkin.
"Skema pembiayaannya itu sudah hampir fixed yaitu tidak ada uang muka, tenor 30 tahun, dan pembayaran cicilan bisa sampai melewati usia pensiun," tuturnya.
Skema pembiayaan tersebut sudah melalui tahap uji coba (pilot project) yang melibatkan kementerian/lembaga (K/L) dan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selama uji coba itu, PNS, TNI, dan Polri mencari rumah dan apartemen yang diinginkan kemudian mengajukan pinjaman kepada bank BUMN.