Ia juga mengatakan, pemerintah saat ini tidak lagi fokus mengupayakan pembangunan infrastruktur lewat anggaran negara. Sejumlah alternatif pembiayaan digunakan sehingga tak melulu membebani APBN.
"Kita sudah juga melakukan beberapa hal, apakah itu menggunakan pure APBN, apakah APBN dengan APBD, tadi juga ada DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik," kata Sri Mulyani.
Tidak hanya itu, pemerintah juga bekerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan melibatkan swasta melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga memiliki skema penganggaran tanpa APBN, yang dikenal dengan Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN (PINA).
"Jadi itu semuanya adalah mekanisme seperti yang dikatakan kalau menggunakan ekuitas, maka itu tidak melalui utang," kata Sri Mulyani.
Dia melanjutkan, pemerintah juga tengah menjalankan program, di mana pihak perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur bisa melakukan sekuritisasi. Dengan skema semacam ini, pemerintah bisa mendapatkan dana baru.
"Kalau kita melakukan sekuritisasi, yang berarti kita melakuakn equity financing, itu enggak pake debt financing, kalau pake equity financing berarti ada yang punya modal yang masukin, kalau swasta ya mereka masuk," ujar Sri Mulyani.