Poin lainnya, lanjut Susi, adalah memangkas anggaran yang tidak terlalu penting seperti biaya dinas dan rapat di luar kantor. Selain itu dia juga memperbaiki mekanisme dan memperketat pengawasan belanja barang melalui lelang.
“Dengan pengawasan melalui lelang, maka diharapkan tidak terjadi penggelembungan harga akibat harga satuan yang dibeli lebih mahal dari harga di pasaran,” ucap Susi.
Selanjutnya, Susi juga mengaku hanya ingin menerima utang untuk KKP selama itu dipakai untuk investasi atau membeli aset.
Susi berulang kali menyatakan kepada jajarannya untuk transparan dalam mengelola anggaran guna menyukseskan visi pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional.
Dia juga memerintahkan agar jajarannya tidak melakukan praktik tender secara tertutup yang bisa berakibat program tersebut terganggu dan bermasalah. Selain itu, kalangan pengusaha juga diharapkan patuh dengan regulasi dan juga transparan terhadap aset yang mereka miliki.
“Kita ingin agar nelayan dapat membuat asosiasi yang dapat betul-betul memastikan ikan di kawasan perairan nasional ditangkap hanya oleh warga negara Indonesia. Mari bergerak bersama-sama, karena waktu saya tidak banyak. Menteri itu jabatan politis dan rezim pemerintahan ada batasnya," kata Susi.