Sementara itu, paket kontraktual di Kementerian PUPR tahun 2018 sebanyak 9.946 paket dengan nilai Rp83,01 triliun yang terdiri dari paket kontraktual satu tahun, paket kontraktual tahun jamak baru, dan lanjutan.
Hingga 29 April 2018, progres paket yang terkontrak sebanyak 6.930 paket dengan nilai kontrak Rp60,25 triliun atau lebih kecil dari nilai pagu Rp62,97 triliun termasuk paket kontraktual tahun jamak lanjutan. Dari hasil lelang tersebut, efisiensi yang diperoleh mencapai Rp2,72 triliun. Paket dalam proses lelang sebanyak 2.028 paket dengan nilai pagu Rp14,73 triliun dan 988 paket senilai Rp5,31 triliun masih dalam tahap persiapan lelang.
Empat Direktorat Jenderal (Ditjen) dengan nilai paket kontraktual terbesar yakni Ditjen Bina Marga sebanyak 3.636 paket senilai Rp37,51 triliun, diikuti Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 3.454 paket senilai Rp29,29 triliun,. Selanjutnya, Ditjen Cipta Karya sebanyak 1.726 paket senilai Rp10,68 triliun dan Penyediaan Perumahan 824 paket sebesar Rp5,05 triliun.
Total anggaran Kementerian PUPR pada 2018 sebesar Rp107,38 triliun dengan rincian 81 persen atau Rp88 triliun merupakan jenis belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal.
Dalam kebijakan pemaketan di Kementerian PUPR, 90 persen diperuntukkan bagi kontraktor skala kecil menengah dan jasa konsultan swasta.
Selain membangun infrastruktur berskala masif, Kementerian PUPR juga menganggarkan Rp11,28 triiun untuk pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Skema ini bertujuan membuka lapangan kerja di daerah, sehingga daya beli masyarakat desa meningkat dan lebih banyak uang beredar di daerah.