JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penempatan Dana pada Bank Peserta atau Bank Jangkar terlalu rumit. Karena itu, diterbitkanlah PMK Nomor 70 Tahun 2020 terkait penempatan dana negara pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Sri Mulyani mengatakan, terdapat banyak catatan mengenai PMK Nomor 64 Tahun 2020 tersebut. Pasalnya, baik prosedur dan prosesnya cukup rumit diimplementasikan.
Bahkan, kriteria penunjukan bank jangkar untuk menyimpan dana negara juga sangat sulit untuk dipenuhi. "Kita juga sudah meminta kepada bapak Menko (Perekonomian) untuk melakukan proses melakukan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 terkait Pemulihan Ekonomi Nasional agar dia bisa lebih mudah dan betul-betul bisa mengakses sesuai dengan tujuan untuk melakukan pemulihan ekonomi," ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi XI DPR, Senin (29/6/2020).
Sri Mulyani memaparkan, PMK Nomor 70 Tahun 2020 didesain untuk mendukung perbankan agar mampu merestrukturisasi kredit sehingga sektor usaha memiliki napas dalam menghadapi Covid-19. Langkah itu merupakan intervensi pemerintah untuk mendorong dan mendukung pelaksanaan kegiatan di sektor riil melalui penempatan dana pemerintah dengan suku bunga murah.
Dia juga mengatakan, penempatan dana ke Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tahap awal mencapai Rp30 triliun ini disiapkan karena skema bank jangkar belum benar-benar efektif.
"Nah PMK Nomor 64 Tahun 2020 juga masih burden sharing (pembagian beban) yang segera diselesaikan dengan Bank Indonesia," ujarnya.