Dia menyayangkan adanya narasi yang dibuat seolah-olah APBN tidak berkelanjutan dan tidak hati-hati. Sri Mulyani menegaskan bahwa program-program pemerintah telah didesain dalam kerangka APBN yang tetap hati-hati dan berkelanjutan.
"Jadi ini yang menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebenarnya fundamentalnya masih jalan," ucapnya.
Sementara itu, Sri Mulyani menjelaskan, penundaan pengumuman data penerimaan pajak disebabkan oleh beberapa faktor dinamis, termasuk implementasi Coretax, penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), dan adanya restitusi one-off dari beberapa perusahaan wajib pajak besar. Pemerintah tidak ingin data yang masih sangat cair ini menciptakan kepanikan di pasar.
"Sehingga tidak ingin menciptakan kepanikan market, kami melakukan presentasi. Kalau kita lihat pada bulan Maret, penerimaan pajak bruto kita sudah turn around," ujarnya.
Meskipun Sri Mulyani tidak secara eksplisit menyebutkan angka defisit dan belanja pemerintah hingga bulan Februari 2025, data APBN yang dirilis secara berkala oleh Kementerian Keuangan sebelumnya menunjukkan bahwa hingga akhir Februari 2025, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp31,2 triliun. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp316,9 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp348,1 triliun.