NUSA DUA, iNews.id - Pemerintah Indonesia kini menggunakan paradigma baru dalam hal pembiayaan infrastruktur dengan mengedepankan peran swasta dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU).
Dengan paradigma baru pembiayaan ini, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan infrstruktur dapat menjadi pilihan pertama sehingga tidak lagi mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena public finance memiliki keterbatasan.
“Saat ini kita mengenalkan paradigma pembiayaan dengan desain pemerintah dan pihak swasta dalam perekonomian. Hal ini akan memberikan ruang dan membutuhkan kerangka kebijakan dan tata kelola yang sangat penting,” ujar Sri Mulyani dalam memberikan keynote speech pada ‘Indonesia SoE and Infrastrucuture Investments Forum’ di Annual Meeting IMF-WBG, Nusa Dua Bali dikutip Selasa (9/10/20180
Meskipun KPBU sejauh ini telah menghasilkan banyak keuntungan, Indonesia perlu tetap menemukan gagasan baru agar kerja sama swasta dan pemerintah menjadi paradigma baru dalam pembiayaan pembangunan. Dalam kaitan paradigma baru pembiayaan itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah terus meningkatkan upaya membangun skema pembiayaan inovatif dan kreatif, untuk memperkuat ketahanan fiskal Indonesia.
“Dengan paradigma ini kita kita bisa punya proses pengadaan dan persiapan proyek yang lebih baik, karena pihak swasta tidak akan percaya bila tidak ada perencanaan yang baik,” ujar Sri Mulyani.