JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengakui situasi menjadi kikuk karena rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako bocor ke publik. Pernyataan itu, disampaikan Menkeu dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, di Jakarta, Kamis (10/6/2021).
Menurut Sri Mulyani, rencana sembako akan dikenakan PPN merupakan usulan pemerintah yang terdapat dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
RUU KUP tersebut, baru disampaikan ke DPR melalui Surat presiden, sehingga menjadi dokumen yang seharusnya belum bisa dibahas dan dijelaskan ke publik karena belum disampaikan dan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR.
"Mengenai masalah PPN, mungkin Komisi XI juga memahami kita menyampaikan RUU KUP yang sampai hari ini belum disampaikan, dibacakan di paripurna. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena ini dokumen publik yang kami sampaikan pada DPR melalui Surat Presiden," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, belum tentu semua yang diusulkan pemerintah disetujui dan dijalankan dalam waktu dekat. Nantinya semuanya akan dibicarakan terlebih dahulu oleh DPR RI.
"Oleh karena itu, situasinya menjadi agak kikuk karena kemudian dokumennya keluar (bocor, Red) karena memang sudah dikirimkan ke DPR juga, sehingga kami dalam posisi tidak bisa menjelaskan keseluruhan aristektur perpajakan kita yang keluar sepotong sepotong yang kemudian diblowup seolah olah menjadi seuatu yang tidak bahkan memeprtimbangkan situasi hari ini," tutur Sri Mulyani.