JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui Indonesia memiliki tantangan fundamental dengan struktur demografi dan geografi kepulauan. Sekitar 32 persen rumah tangga mengalami kekurangan pangan karena terganggunya sistem logistik dan daya beli yang turun seiring pandemi Covid-19.
"Itulah sebabnya pemerintah sangat serius mengawal reformasi struktural meski di tengah pandemi," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (12/10/2020).
Dia menjelaskan, Indonesia akan berupaya menangani masalah ketersediaan pangan dengan memperluas wilayah atau membuka lahan tambahan baru. Ha ini tidak hanya untuk padi tetapi juga untuk perkebunan hortikultura.
"Indonesia juga memperkenalkan program food estate sebagai upaya untuk menciptakan ketahanan pangan jangka panjang bagi Indonesia dengan meningkatkan produktivitas di luar pulau Jawa," ujarnya.
Dia melanjutkan, investasi pada infrastruktur teknologi digital juga dipersiapkan agar dapat menciptakan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok negeri.
"Dengan demikian, produksi dan pasar akan terhubung dengan cara yang lebih efisien. Semua ini menjadi bagian dari reformasi struktural yang telah diakomodasi di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2021," ucapnya.
Dia menambahkan, pemerintah memperluas bantuan sosial untuk 10 juta penerima manfaat agar mereka dapat memiliki akses keterjangkauan makanan yang stabil. "Hal ini telah terakomodasi di dalam APBN 2020," tuturnya.