JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah daerah (pemda) belum optimal dalam tata kelola reformasi birokrasi maupun keuangan. Hal itu terlihat dari transparansi dan integritas kepala daerah, di mana ada 127 kepada daerah menjadi terpidana kasus korupsi.
"Isu transpransi dan integrasi sangat menonjol dan jadi concern publik dari 2004-2021. Ada 127 kepala daerah terpidana kasus korupsi," kata dia saat rapat dengan DPR, Senin (13/8/2021)
Belum optimalnya kinerja juga terlihat masih pada rendahnya nilai reformasi birokasi di pemda, yang mana predikat peringkatnya masih double C dan D. Selain itu, belanja birokrasi yang besar juga menjadi indikasi belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
"Pengelolaan keuangan daerah, belum optimal belanja pegawai dan barang jasa rata-rata realisasinya 59 persen dari total anggaran daerah, sehingga indeks daya saing rendah," ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan, kapasitas pemerintah daerah akan membuat tujuan bernegara seperti yang tercantum dalam UUD 1845 jadi semakin sulit. Dia lantas memberi contoh urusan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang didesentralisasikan kepada daerah.
"Sehingga apabila daerah tidak dapat melaksanakannya dengan baik, maka dampaknya akan terasa pada jenjang pendidikan lebih tinggi, dan tentu pada akhirnya kualitas sumber daya manusia Indonesia hari ini dan ke depan," tuturnya.