Sri Mulyani mengungkapkan, COVID-19 yang belum terselesaikan serta yang sedang berlangsung di Ukraina kemungkinan akan memperburuk kerawanan pangan akut di tahun 2022 yang sudah parah.
Selain itu, krisis pupuk yang mengancam juga berpotensi memperburuk dan memperpanjang krisis pangan, bahkan hingga 2023 dan seterusnya. Dengan begitu, ada urgensi dimana krisis pangan harus ditangani.
Pengerahan semua mekanisme pembiayaan yang tersedia segera, menurut Bendahara Negara tersebut, diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan memperkuat stabilitas finansial dan sosial. Hal ini nyata dan mendesak, terutama bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang.
"Kebijakan ekonomi makro yang baik dipandang masih perlu untuk dipertahankan," ucap Sri Mulyani.
Dalam G20, kata dia, pembahasan ketahanan pangan dan krisis pangan bukanlah hal baru. Selama diskusi di Presidensi Indonesia, para anggota G20, telah mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk G20, serta mengambil langkah nyata dan kerja sama dengan organisasi internasional untuk mengatasi ketahanan pangan, terutama untuk negara yang membutuhkan.
Indonesia sebagai Presidensi G20 mendesak tindakan nyata untuk mengatasi kerawanan pangan yang meningkat dan tantangan terkait.