JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa tidak ada utang yang disembunyikan oleh pemerintah. Tak hanya itu, diisukan pemerintah memecah besaran utang agar tidak terlihat memiliki utang besar.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Senin (24/1/2022). Di mana, DPD mencurigai ada utang khusus untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp4.800 triliun. Lalu, utang pembangunan hingga Rp6.000 triliun, utang swasta Rp5.400 triliun, dan utang investasi.
"Jadi, enggak mungkin ada utang tersembunyi ke kiri dan ke kanan. Kalau ada yang bisa nyembunyiin utang, ya tukang sulap," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, mekanisme penarikan utang untuk menutup defisit anggaran sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) APBN tahun berjalan. Pemerintah juga mematuhi UU tersebut mengingat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan audit di akhir tahun.
"APBN sudah kita susun bersama, bukan saya yang bikin sendiri. Dan ini kemudian diundangkan. Ini cara kami mengelola keuangan negara,” kata dia.
Dia menyampaikan, dalam menghadapi pandemi saat ini, APBN berfungsi sebagai gas dan rem, melakukan realokasi dan refocusing anggaran hingga dituntut untuk lebih fleksibel.
“Hasilnya relatif luar biasa dibandingkan negara-negara di dunia. Dari kontraksi ekonomi, speed recovery dan size APBN di mana defisitnya sangat terukur,” ucapnya.